Bantuan Kemendikbud untuk Mahasiswa dan Pelajar, Dikhususkan Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Bantuan Kemendikbud Rp 1 juta dari pemerintah, siapkan KIP klik link pip.kemdikbud.go.id. /Tangkapan Layar PIP Kemendikbud/Metro Lampung News/Hanisaul Khoiriyah

PORTALKENDAL.COMBantuan Kemendikbud untuk mahasiswa maupun pelajar akan diberikan. Bantuan Kemendikbud ini dikhususkan untuk mahasiswa dan pelajar yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Bantuan Kemendikbud untuk pelajar dan mahasiswa ini yakni implementasi dari Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan Kemendikbud kepada pelajar akan diberikan mulai usia 6 tahun hingga 12 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu dan rentan miskin.

Program Bantuan Kemendikbud berupa tunai yang akan disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan nominal bantuan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, mulai dari 450 ribu hingga 1 juta per tahun.

Bantuan Kemendikbud PIP ini untuk pelajar SD/MI/Paket A diberikan bantuan tunai sebesar Rp 450 ribu per tahun. Sedangkan pelajar SMP/MTs/Paket B akan diberikan bantuan tunai sebesar Rp 750 ribu per tahun. Dan pelajar SMA/SMK/Paket C akan diberikan bantuan tunai sebesar Rp 1 juta per tahun.

Terkhusus untuk mahasiswa, Bantuan Kemendikbud akan disalurkan berupa KIP Kuliah dalam bentuk pembebasn biaya pendaftaran seleksi masuk Perguruan Tinggi (Ujian Tulis Berbasis Komputer/ UTBK serta mengacu seleksi lain) yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan Perguruan Tinggi  bagi siswa yang telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Selanjutnya, pembebasan biaya kuliah/pendidikan yang dibayarkan langsung ke Perguruan Tinggi terkait. Tak lupa juga bantuan biaya hidup sebesar Rp 700 ribu per bulan.

Untuk pendaftaran Bantuan Kemendikbud KIP sendiri tak dilakukan oleh mahasiswa secara langsung.

Hal ini telah disampaikan oleh Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, kemendikbud Abdul Kahar mengatakan, pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan tempat siswa bersekolah.

“Data ini juga harus divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk jenjang pendidikan dasar. Sedangkan jenjang pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan Provinsi,” kata Abdul Kahar, Minggu (20/12).

Sumber : Cerdik Indonesia

0/Post a Comment/Comments

Silahkan komentar dengan bijak ya teman. Terimakasih.