Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Sebut Deklarasi Benny Wenda, tak ada Dasarnya dalam Hukum Internasional

Presiden Sementara Papua Barat, Benny Wenda/Foto : Twitter@BennyWenda


PORTALKENDAL.COM – Pakar Hukum Internasional yang bernama Hikmahanto Juwana mengatakan deklarasi yang dilakukan oleh tokoh separatis Papua yang bernama Benny Wenda tidak ada dasarnya di dalam hukum internasional.

Diketahui, Benny Wenda baru-baru ini mengklaim telah membentuk pemerintahan sementara pada 1 Desember 2020 dan menyatakan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua Barat adalah tindak ilegal.

Hikmahanto Juwana menilai kelompok separatis pro-Organisasi Papua Merdeka (OPM) mendirikan pemerintahan tanpa kejelasan.

“Dalam hukum internasional yang dikenal adalah pendirian sebuah negara, harus ada negara dahulu baru pemerintahan. Aneh bila yang dideklarasikan adalah pemerintahan sementara tanpa jelas negara mana yang diakui oleh masyarakat internasional,”ujar Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia dengan melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta,Rabu (02/12) sebagaimana saat dikutip oleh ANTARA.

Baca Juga : Presiden RI Jokowi Tegur Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait Penanganan Covid-19 Kurang Maksimal

Adapun negara-negara pasifik yang melakukan dukungannya, menurut Hikmahanto Juwana negara-negara tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur, karena negara tersebut tidak signifikan dalam pengakuan suatu negara.

Menurut Hikmahanto Juwana, pemerintah lebih baik mengabaikan berbagai manuver Ketua United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) tersebut.

Dia sendiri menyarankan, bila perlu Polri melakukan penegakan hukum, dikarenakan hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan makar.

Dia menyebut, mereka memanfaatkan momen 1 Desember yang selalu diperingati oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai hari kemerdekaan Papua Barat, untuk mendeklarasikan berdirinya pemerintahan sementara di wilayah negara Republik Indonesia pada Senin (01/12).

Baca Juga : Cepat Cek! 4 Program Bantuan dari Pemerintah yang Diperpanjang hingga 2021 dan Besar Nominalnya

Sumber : Antara & Pikiran Rakyat

0/Post a Comment/Comments

Silahkan komentar dengan bijak ya teman. Terimakasih.