Sekilas Info! Daftar Tarif Iuran BPJS Kesehatan yang Naik Per 1 Januari 2021

Ilustrasi Kartu BPJS Kesehatan. /Foto: Pikiran Rakyat.com/Armin Abdul Jabar/

Portal Kendal – BPJS Kesehatan akan menyesuaikan tarif iuran pesertanya mulai berlaku periode 1 Januari 2021. Penyesuaian tarif iuran ini yakni adanya kenaikan Rp 9.500 pada iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada Kelas 3 BPJS Kesehatan.

Walaupun begitu, dari kenaikan iuran ini diikuti pula dengan peningkatan penambahan keluarga penerima bantuan perlindungan sosial. Sehingga masyarakat tak usah khawatir akan kenaikan iuran ini dikarenakan manfaat yang diterima justru lebih bertambah, bahwa kenaikan sekitar Rp 9.500 tersebut telah memperluas cakupan Bansos bagi seluruh masyarakat.

“Kenaikan iuran atau proporsi iuran di Tahun 2021 itu diikuti komitmen pemerintah untuk meningkatkan cakupan dan nilai perlindungan sosial,” tutur Yustinus Prastowo Stafsus Menteri Keuangan, mengutip sumber Antara saat konferensi pers daring dii Jakarta, Selasa (22/12).

Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku mulai periode 1 Januari 2021 :

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.

2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai negara pemerintah non pegawai negeri. Iuran tersebut sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuann: 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

3. Iuran bagi Peserta Pekerja Pnerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang tersiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu serta mertua, besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain). Peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar :

a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

- Khusus untuk kelas III, bulan Juli sampai Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500, sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai ganti iuran.

- Per 1 Januari 2020, iuran peserta kelas III yakni sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iuran tersebut ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Tidak ada denda keterlambatan iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Sementara untuk besaran denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:

- Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

- Besaran denda paling tinggi 30 juta.

- Bagi Peserta PPU pembyaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja.

Sumber : BPJS Kesehatan, Antara


 

0/Post a Comment/Comments

Silahkan komentar dengan bijak ya teman. Terimakasih.