Begini Cara Mudah Dapatkan SIM Gratis dari Presiden Jokowi

Pembuatan SIM/CNN Indonesia

PORTAL KENDAL – Perlu diketahui Presiden Joko Widodo menggratiskan biaya pembuatan SIM untuk pengendara mobil dan motor. Cara mendapatkan SIM gratis ini sangatlah mudah dengan persyaratan berikut yang harus dilengkapi untuk mendapatkan sebuah SIM gratis.

Perlu dipahami bahwa kebijakan SIM gratis presiden dikeluarkan dan diserahkan ke Kepolisian Rebuplik Indonesia (Polri) yang mengatur mengenai jenis dan tarif terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Kebijakan ini telah dikeluarkan, dikarenakan banyak sekali pengendara yang belum mempunyai SIM, padahal itu menjadi poin utama dikarenakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pengendara.

Kebijakan tersebut telah dikeluarkan oleh Jokowi yang sudah diatur dalam PP No. 76 Tahun 2020 mengenai mengatur 31 jenis PNPB yang berlaku di lingkungan Polri.

Bagi setiap orang yang sudah dapat mengendarai motor maupun mobil harus memiliki SIM sebagai bukti atas kelayakan pengendara berkendara di jalan raya.

Pemberian SIM gratis ini ditujukan secara khusus kepada masyarakat pra sejahtera atau kurang mampu secara ekonomi. Melalui peraturan yang telah dibuat, Presiden Jokowi akan menggratiskan biaya pembuatan SIM baik SIM A dan C dari masyarakat kurang mampu.

Diatur dalam Pasal 1 PP yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2020, ada 31 jenis PNPB yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

PNPB yang tertuang di dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1. Pengujian penerbitan SIM baru

2. Penerbitan SIM perpanjangan

3. Pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan mengemudi

4. Penerbitan STNK

5. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor

6. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor

7. Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor

8. Penerbitan BPKB

9. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah

10. Penerbitan SKCK

Penerbitan SIM gratis tertuang dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa tarif atau jenis PNPB yang diatur dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0%.

“Dengan pertimbangan tertentu, tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal satu dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0 atau 0%,” isi yang tertuang dalam PP tersebut.

Pertimbangan tertentu yang dikandung dalam pasal 7 antara lain mengenai penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kegiatan kenegaraan. Dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar, serta bagi masyarakat tak mampu, mahasiswa atau pelajar, dan UMKM.

Dalam aturan tersebut juga sudah dijelaskan bahwa layanan yang mendapatkan prioritas gratis selain SIM adalah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nantinya, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan layanan gratis akan diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber : Potensi Bisnis


 

Baca Juga

0/Post a Comment/Comments

Silahkan komentar dengan bijak ya teman. Terimakasih.