Suntik Vaksin Covid-19 Diatur UU dan Bersifat Wajib Tegas Pemerintah

Airlangga Hartanto/pikiran-rakyat.com

PORTAL KENDAL – Penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat Indonesia diatur oleh Undang-undang dan bersifat wajib sesuai penegasan pemerintah pusat.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN), Airlangga Hartanto menyebut vaksinasi adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan telah diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Airlangga kewajiban suntik vaksin Covid-19 sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah yang melanda.

Airlangga menuturkan, jika tak diwajibkan penyuntikan vaksin Covid-19 akan menimbulkan bahaya sehingga vaksinasi bersifat wajib dilakukan.

“Berdasarkan undang-undang ini, vaksin adalah wajib. Kalau tidak diwajibkan akan menimbulkan bahaya pada masyarakat lain,” tutur Airlangga dalam sebuah diskusi virtual, pada Jumat (08/01/2021).

Airlangga melanjutkan, dalam Pasal 5 undang-undang itu, dinyatakan bahwa pencegahan dan pengebalan atau imunisasi adalah Imunisasi diberikan untuk orang yang belum sakit, namun berisiko terkena virus. Walaupun begitu, Airlangga juga belum menjelaskan mengenai sanksi yang dikenakan bila masyarakat menolak di vaksin.tindakan perlindungan yang harus dilakukan masyarakat saat sedang terjadi masa wabah virus.

Perlu diketahui pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada tanggal 13 Januari sampai April 2021. Yang terkhusus untuk 1,3 juta petugas kesehatan.

Sumber: PMJ News

 

0/Post a Comment/Comments

Silahkan komentar dengan bijak ya teman. Terimakasih.