Pemprov Jateng Siapkan Skenario Mengenai Peraturan Dilarang Mudik

konferensi pers Rapat Tingkat Menteri (RTM)
Tangkapan layar konferensi pers Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang disiarkan melalui akun YouTube Kemenko PMK, Jumat (26/03/2021).
 Cah Kendal Blog - Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan skenario dalam menanggapi peraturan pemerintahan pusat berkaitan larangan mudik Lebaran 2021. Usaha itu dikerjakan untuk mengaplikasikan kebijakan tersebut di lapangan.

“Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah untuk larangan mudik, kita tetap menyiapkan skenario berikutnya. Sehingga adanya kebijakan ini nantinya dapat kita laksanakan bersama di lapangan,” papar Pelaksana Tugas (Plt) Dishub Jateng, dikutip dari Henggar Budi Anggoro kepada halosemarang.id, pada Sabtu (27/3/2021).

Menurut dia, tidak hanya mempersiapkan skenario, pihaknya masih tunggu saran penerapan dari pemerintahan pusat.

“Tentunya kami selain menyiapkan skenario-skenario juga menunggu petunjuk pelaksanaan berikutnya dari tingkat pusat, karena untuk pelaksanaan di lapangan harus dilaksanakan secara terpadu. Baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintahh provinsi maupun kabupaten/kota,” jelasnya.

Henggar menjelaskan, pengetatan di pintu-pintu masuk Provinsi Jawa Tengah sudah dikerjakan. Namun berkaitan pengaturan muatan barang selama musim mudik Lebaran belum dikerjakan.

“Secara detail kami belum menerima informasi pengaturannya, karena hal ini juga bagian dari tindak lanjut kebijakan larangan mudik,” tutur Henggar.

Karena sifatnya masih sesi skenario, tentunya masih menunggu saran penerapan dari pemerintahan pusat dalam masalah ini terkhusus dari Kementerian Perhubungan.

“Kita sifatnya masih menyiapkan skenario untuk rencana operasinya. Terkait untuk pelaksanaan harus bagaimana, nanti kita menunggu petunjuk pelaksanaannya,” paparnya.

Henggar sudah melakukan sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Propinsi Jateng terkait adanya peraturan larangan mudik ini.

“Tim terpadu yang di lapangan menunggu petunjuk langkah tindak yang sinergi, karena koordinasi lintas provinsi juga sangat dibutuhkan. Sehingga pencegahan arus mudik dapat diantisipasi di tempat asal pemudik,” tandas Henggar.

Awalnya, pemerintahan dengan resmi melarang mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021 akan datang. Ketentuan itu diambil dengan memperhitungkan dampak penyebaran Covid-19.

Hal semacam itu diutarakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy saat memberikan info pers, Jumat (26/3/2021) lewat akun YouTube Kemenko PMK.

“Sesuai arahan presiden dan hasil rapat tingkat menteri, masih tingginya angka penularan Covid-19, maka kegiatan mudik 2021 ditiadakan berlaku bagi seluruh ASN, TNI, POLRI, BUMN, swasta dan seluruh masyarakat,” tukasnya.

Muhajir memaparkan, angka penyebaran serta kematian Covid-19 masih tinggi khususnya saat liburan panjang. Bukan hanya itu saja, mudik dilarang supaya hasil program vaksinasi dapat berjalan optimal.

Sumber: Halo Semarang

0/Post a Comment/Comments

Silahkan komentar dengan bijak ya teman. Terimakasih.